KAFIRKAH Mengingkari Kewajiban Menegakkan Khilafah

Soal:

Bagaimana hukumnya mengingkari dan menentang kewajiban menegakkan Khilafah? Apakah pelakunya bisa dicap kafir?

Jawab:

Untuk mengetahui bagaimana hukum orang yang mengingkari atau menentang kewajiban menegakkan Khilafah, maka bisa dikembalikan pada tiga aspek: Pertama, dalil tentang kewajiban menegakkan Khilafah. Kedua, hukum menegakkan Khilafah. Ketiga, status orang yang meninggalkan dan mengingkari kewajiban tersebut.

Pertama: yang digunakan oleh para ulama untuk membuktikan bahwa hukum menegakkan Khilafah adalah wajib dapat dikembalikan pada tiga hal:

1. Ijmak Sahabat yang secara sharîh menyepakati wajibnya mengangkat pengganti Nabi saw. untuk mengurusi urusan dunia dan agama ini. Ini terlihat dalam dua hal: Pertama, Khutbah Abu Bakar saat wafatnya Rasul saw. yang menyatakan, “Ingat, bahwa Muhammad telah meninggal, sementara urusan agama ini tetap harus ada yang menjalankan.” Lalu semua yang hadir segera menerima khutbah tersebut; tidak seorang pun menolaknya.1 Setelah itu, mereka pun mulai berpikir, siapa yang akan diangkat menjadi khalifah.2 Kedua, Pengangkatan para Sahabat terhadap Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa’adah, yang kemudian diikuti oleh baiat kaum Muslim di Masjid Nabawi.3

2. Nash-nash al-Qur’an yang memerintahkan kita untuk menjalankan sanksi hukum, seperti potong tangan,4 cambuk untuk pezina,5 termasuk rajam dan qishâsh,6 menyiapkan pasukan untuk berjihad7 dan sebagainya. Semua itu hanya bisa diwujudkan jika ada khalifah yang menjalankan hukum-hukum tersebut. Karena itu, hukum mengangkat khalifah dan mendirikan Khilafah sama dengan hukum menerapkan potong tangan, cambuk, rajam, qishâsh dan menyiapkan pasukan di atas. Dalam hal ini, selain berlaku kaidah ushul, “Mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib,” juga berlaku dalâlah iltizâm, yang statusnya sama dengan manthûq-nya.

3. Nash-nash hadis yang memerintahkan untuk membaiat khalifah8 dan mencela orang yang tidak membaiat khalifah9 atau melepaskannya.10   Semua ulama Ahlussunnah, Syiah, Khawarij (kecuali sekte an-Najadat) dan Muktazilah (kecuali sekte al-Asham dan al-Fuwathi) sepakat, bahwa adanya imam (khalifah) dan Imâmah (Kihlafah) adalah wajib. Pandangan ini bisa kita temukan, misalnya, dalam kitab Ghayât al-Maram, karya al-Amidi (1971: 364), As-Siyâsah as-Syar’iyyah, karya Ibn Taimiyah (1955: 161-162), dan Ma’âtsir al-Inâfah fî Ma‘âlim al-Khilâfah, karya al-Qalqasyandi (1964: I: 2), dan kitab muktabar yang lainnya. Bahkan Ibn ‘Abidin menyebutnya sebagai ahamm al-wajibat (kewajiban yang paling penting)11 dan as-Syathibi menyatakannya sebagai hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah syariah yang qath‘i.12

Kedua: mengenai hukum menegakkan Khilafah, para ulama tidak ber-ikhtilâf mengenai status kefarduannya. Dalam hal ini adalah fardu kifayah,13 yang oleh asy-Syathibi didefinisikan sebagai fardu yang ditujukan kepada semua orang, namun jika telah dilakukan oleh sebagian, maka fardu tersebut telah gugur dari yang lain.14

Namun, asy-Syathibi juga menegaskan, bahwa dari statusnya sebagai hukum yang terkait dengan orang maupun hukum lain, maka fardu kifayah tersebut harus diberlakukan secara umum kepada semua orang mukallaf, supaya kondisi umum—yang menyempurnakan orang maupun hukum secara khusus (maksudnya fardu ‘ain)—bisa tetap tegak. Bagian (fardu kifayah) ini, lanjut asy-Syathibi, sesungguhnya menyempurnakan bagian yang pertama (fardu ‘ain) sehingga statusnya sama-sama dharûrî (vital). Sebab, fardu ‘ain tidak bisa dijalankan, kecuali dengan dijalankannya fardu kifayah.15

Beliau juga menegaskan, bahwa fardu kifayah itu umumnya disyariatkan untuk kemaslahatan umum—yang beliau contohkan seperti hukum Khilafah, wizârah (pembantu khalifah), niqâbah (perwakilan para pemuka dalam majelis ummah), qadhâ’ (peradilan), imâmah shalâh (kepemimpinan shalat), jihad, pendidikan dan sebagainya—jika diasumsikan tidak ada, atau orang meninggalkannya, maka sistem kehidupan manusia akan menjadi berantakan.16 Karena itu, beliau menegaskan, bahwa pada dasarnya semua mukallaf tetap dituntut agar fardu tersebut bisa ditunaikan. Sebagian ada yang mampu (mu’ahhil) sehingga dia berkewajiban menunaikannya secara langsung. Namun, bagi sebagian yang lain (ghayr mu’ahhil), sekalipun tidak bisa menunaikannya secara langsung, mereka tetap berkewajiban untuk menghadirkan orang-orang yang mampu. Jadi, yang mampu dituntut menegakkan kewajiban tersebut secara langsung, sedangkan yang tidak mampu dituntut menghadirkan orang yang mampu.17

Ketiga, adapun status orang yang meninggalkan kewajiban menegakkan Khilafah dan mengingkarinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai hukum syariah, adanya Khilafah ini telah dinyatakan oleh para ulama sebagai perkara dharûrî (vital) dalam Islam. Karena itu, sebagian ulama seperti Ibn Abidin, berdasarkan kitab Syarh al-Maniyyah, menyebut orang yang mengingkari kefarduan adanya Khilafah tersebut sebagai Mubtadi’ Yukaffaru biha (ahli bid’ah yang bid’ahnya menyebabkan dirinya kafir), dengan catatan jika tidak ada syubhat.18 Namun, sebagian yang lain, karena bersikap ikhtiyâth (lebih hati-hati), tidak mau mengkafirkannya, sekalipun hukum tersebut dibangun berdasarkan Ijmak Sahabat. Alasannya, karena masih ada isykâlât (berbagai kemungkinan).19

Namun, substansinya tetap, bahwa pengingkaran terhadap hukum adanya Khilafah dan kewajiban menegakkannya merupakan bid’ah, yang tidak pernah dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah maupun yang lain, kecuali sekte ahli bid’ah, seperti Khawarij (an-Najadat) dan Muktazilah (al-Asham dan al-Fuwathi).

2. Adapun hukum meninggalkan kewajiban untuk menegakkannya, para ulama sepakat bahwa hukumnya haram, dan orang yang meninggalkannya berdosa, dan wajib dikenai sanksi.20 Namun demikian, tetap harus dibedakan antara orang yang tidak melakukan kewajiban tersebut karena menolak bahwa hukum mengadakan atau mendirikannya adalah wajib, dengan orang yang tidak menolak hukum tersebut, namun tidak mengetahui bagaimana cara mendirikannya.

Bagi orang yang tidak melakukan, karena menolak bahwa hukumnya wajib, maka—sebagaimana pandangan ulama di atas—orang tersebut selain berdosa, juga masuk dalam kategori ahli bid’ah. Namun, bagi orang yang tidak melakukannya, karena tidak mengetahui tatacaranya, dan pada saat yang sama dia mengakui bahwa hukum menegakannya adalah wajib, bisa dipilah menjadi dua: orang awam dan ulama. Bagi orang awam, kesalahannya itu bisa di-ma’fu (diampuni), karena tatacara tersebut memang belum pernah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, dan untuk itu diperlukan ijtihad baru, sementara dia bukan ulama apalagi mujtahid. Bagi orang awam, masalah bagaimana tatacara melakukan kewajiban tersebut tentu merupakan perkara yang ghayr ma’rûf, karena itu mereka mendapatkan ampunan. Namun, ini berbeda dengan ulama yang mempunyai cukup ilmu untuk melakukan ijtihad, tetapi dia tidak melakukannya. Yang seperti ini tetap berdosa karena tidak melakukan kewajiban tersebut, dan juga berdosa karena tidak melakukan fardu kifayah yang menjadi kewajibannya, yaitu menggali atau merumuskan hukum tatacara untuk melakukan kewajiban tersebut. Wallâhu a’lam. []

Catatan Kaki

1 Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtâr ‘ala ad-Durr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr, ed. Asy-Syaikh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maujud dan asy-Syaikh ‘Ali Muhammad Mufawwadh, Maktabah Dar al-Baz, Makkah, cet. I, 1994, II/278.

2 Ibn ‘Abidin, Ibid.

3 Ibn Qutaibah ad-Dainuri, Al-Imâmah wa as-Siyâsah, Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, cet. terakhir, 1969, I/9.

4 QS al-Maidah [5]: 38.

5 QS an-Nur [24]: 02.

6 QS al-Baqarah [2]: 178.

7 QS al-Anfal [8]: 60.

8 Al-Bukhari, Shahîh al-Bukhârî, no. hadis 3196; Muslim, Shahîh Muslim, no. hadis 3372.

9 Muslim, Shahîh Muslim, no. hadis 3441.

10 Al-Bukhari, Shahîh al-Bukhari, no. hadis 6669.

11 Ibn ‘Abidin, Op. cit., II/278.

12 Asy-Syathibi, Al-Muwâfaqât fî Ushûl as-Syarî’ah, ed. As-Syaikh ‘Abdullah Daraz dan al-Ustadz Muhammad ‘Abdullah Daraz, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, t.t. I/127.

13 Asy-Syathibi, Ibid.

14 Teks aslinya berbunyi, “Annahu mutawajjah ‘ala al-jâmi’, wa lakin idzâ qâma bihi ba’dhuhum saqatha ‘an al-bâq[in]. Lihat, asy-Syathibi, Ibid, I/126.

15 Asy-Syathibi, Ibid, II/135.

16 Ibid, hlm. 138.

17 Ibid, I/128-129.

18 Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar, II/301.

19 Al-Ghazali, Al-Iqtishâd fi al-I’tiqâd, ed. Dr. ‘Ali Bu Mulhim, Dar wa Maktabah al-Hilal, Beirut, cet. I. 1993, hlm. 271-272.

20 Asy-Syathibi, Ibid, II/136.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: